Nusantaravoices – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengambil langkah tegas untuk meningkatkan akses jalan ke sentra produksi pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur jalan pertanian menjadi prioritas untuk memperlancar distribusi hasil panen serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jalan masuk ke sentra produksi ini harus dapat diakses oleh mobil. Saya minta direncanakan pembuatan siring dan pelebaran jalan agar kendaraan dapat dengan mudah mengangkut hasil panen,” kata Halikinnor di Sampit, Senin.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serius dalam mendorong pembangunan sektor pertanian, tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Halikinnor menegaskan bahwa perbaikan akses jalan sangat diperlukan agar hasil pertanian bisa dengan mudah diangkut, terutama pada musim panen raya.
Menyinggung kunjungannya baru-baru ini ke Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, yang mengalami panen raya padi, Halikinnor menyoroti kondisi jalan usaha tani di lokasi tersebut. Meskipun luas lahan pertanian cukup besar, jalan yang ada saat ini belum memadai untuk pengangkutan hasil panen.
“Jika luas tanam banyak, tetapi pengangkutan hasil panen susah, itu menjadi masalah. Kita utamakan peningkatan jalan masuk ini, minimal jalan induknya. Kalau belum bisa diaspal, minimal di-agregat agar pengangkutan hasil panen lancar,” jelasnya.
Bupati Halikinnor juga mengarahkan agar anggaran untuk peningkatan jalan usaha tani dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025, dengan harapan proyek ini dapat segera dilaksanakan pada tahun depan. Ia juga meminta agar DPRD turut mengawal anggaran tersebut agar dapat terealisasi tepat waktu.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk menyukseskan program ini. Usulan telah kami sampaikan, meski belum terealisasi, dan kini kami memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” tambah Halikinnor.
Selain perbaikan jalan, Halikinnor juga mengungkapkan adanya kendala terkait pengairan yang mempengaruhi hasil pertanian. Diperlukan normalisasi atau pengerukan sungai hingga ke muara besar menggunakan ekskavator amfibi, namun hal ini terkendala oleh status kawasan hutan yang memerlukan izin dari pemerintah pusat.
“Jika pengerukan dilakukan tanpa izin, itu bisa melanggar aturan. Oleh karena itu, kami akan mengajukan usulan normalisasi sungai ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan harapan dapat mendukung kepentingan masyarakat dan meningkatkan hasil pertanian,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, Halikinnor berharap sektor pertanian di Kotawaringin Timur dapat berkembang pesat, menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.