Nusantaravoices – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (5/5/2025). Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Bupati Tanah Bumbu H. Andi Rudi Latif diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, yang hadir bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Bagian Perekonomian Setda Tanbu.
Rakor nasional tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan menjadi forum koordinasi strategis pertama yang digelar pada Mei 2025. Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi sebagai bagian dari kontribusi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kegiatan ini bukan hanya untuk mengevaluasi tren inflasi saat ini, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan secara nyata di daerah dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok,” tegas Tomsi.
Rakor tersebut juga menghadirkan pemaparan dari beberapa kepala daerah yang wilayahnya mencatatkan angka inflasi cukup tinggi. Mereka berbagi praktik terbaik dan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan lonjakan harga, termasuk pelaksanaan operasi pasar, subsidi distribusi pangan, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, turut memberikan update data terkini mengenai perkembangan inflasi nasional serta indeks harga konsumen (IHK) periode 5 April hingga 1 Mei 2025. Ia menyoroti beberapa komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap inflasi, seperti beras, cabai merah, dan daging ayam ras.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan RI juga menyampaikan berbagai kebijakan stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan strategis. Langkah tersebut termasuk penguatan sistem logistik daerah, perluasan akses distribusi ke wilayah terpencil, dan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui partisipasi dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus aktif dalam upaya pengendalian inflasi di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi sebagai prioritas utama.
“Pemkab Tanah Bumbu siap mendukung langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi, termasuk dengan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan memperluas program yang berpihak pada stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat,” ujar Eryanto Rais usai mengikuti rakor.
Dengan keterlibatan aktif dalam forum nasional ini, Pemkab Tanbu berharap dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta daerah lainnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan sistem ekonomi yang tangguh dan inklusif.